” Proposal Sosialisasi PilGub Oleh FKDM

Tor (Term Of Refrence)

Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Timur Tahun 2008

A. ABSTRAKSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat telah sejalan dengan Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi yang mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel. Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian setiap warga negara dapat terjamin menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya akan tetapi merupakan juga suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan landasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara garis besar meliputi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap palaksanaan, yang mana dalam tahapan tersebut di harapkan berjalan dengan Sehat, Lancar dan Aman.

Berdasarkan hasil survey dari evaluasi pada setiap tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan sebelumnya di berbagai daerah masih menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa permasalahan permasalahan Pilkada yang muncul pada umumnya adalah:

1. Permasalahan teknis, yang disebabkan sosialisasi belum optimal dilaksanakan

2. Terlambat dibentuknya Panwas yang seharusnya dibentuk pada sebelum proses penetapan jadwal Pilkada untuk menghindari terjadi permasalahan dalam proses pencalonan.

3. Tidak netralnya PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Untuk menghindari ketidaknetralan PNS diminta kepada para Sekretaris Daerah untuk selalu mensosialisasikan kepada aparat jajaran Pemda masing-masing dan memberikan sanksi bagi yang melanggar

4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar, yang disebabkan :

· Kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan PPS (KPUD) untuk mensinkronkan DP4 dengan daftar pemilih pada waktu Pemilu sebelumnya.

· Dalam penetapan dan sosialisasi DPS dan DPT waktunya sempit dan kurang melibatkan RT/RW;

· Kurangnya partisipasi masyarakat.

5. Banyaknya pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT, tidak menerima kartu pemilih dan pemberitahuan untuk melakukan melakukan pemungutan suara. Untuk menghindari permasalahan diatas, diminta agar dalam menyampaikan kartu pemilih dan pemberitahuan pemungutan suara selalu melibatkan pengurus RT/RW dan memonitor pelaksanaannya.

6. Permasalahan dalam penelitian persyaratan dan penetapan pasangan calon. Untuk menghindari pemasalahan dalam dalam penelitian persyaratan dan penetapan pasangan calon, diminta kepada KPUD supaya selalu bekoordinasi dengan partai politik, instansi terkait dan bersikap netral, transparan serta selalu mengacu kepada ketentuan paraturan perundang-undangan.

7. Permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan Kampanye. Untuk menghindari permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan Kampanye seperti mencuri start kampanye, diminta kepada Panwas untuk bertindak tegas dan selalu mengacu kepada ketentuan paraturan perundang-undangan.

8. Permasalahan yang terjadi saat Pemungutan Suara, yang disebabkan : Untuk menghindari permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara, diminta kepada KPUD agar segera merespon menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara, sehingga mencegah terjadinya ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut ke aksi unjuk rasa.

9. Permasalahan yang terjadi dalam rekapitulasi penghitungan suara. Dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara supaya tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan lebih cermat dalam penghitungan serta waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan dan solusi yang kami ungkapkan diatas, menjadi Prolog dan rujukan dalam menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khusus nya di Kabupaten Lumajang dan hal itu perlu di antisipasi sejak dini di masyarakat dengan melalui forum-forum sosialisasi Pilkada agar secara seksama dapat di pahami oleh masyarakat secara utuh sehingga pelaksanaan Pilkada Geburnur dan Wakil Gubernur berjalan sesuai rel-rel demokrasi.

Untuk itu FKDM ini di bentuk sebagai salah satu instrumen dalam memelihara kerukunan nasional, sebagai mana yang telah di sampaikan oleh mentri dalam negri Moh Ma`ruf (waktu itu) pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Selain itu, telah dikeluarkan juga Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dan Permendagri No.34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah. “Semuanya itu sebagai instrumen dalam pemeliharaan kerukunan nasional termasuk Kabupaten Lumajang.

FKDM Kabupaten Lumajang di bentuk berdasarkan SK Bupati Lumajang No : 188.45/147/427.12/2008, telah memiliki struktur yang lengkap sampai tingkat Kecamatan dan Desa se Lumajang, Pengurus FKDM yang merupakan gabungan unsur Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Ormas, Tokoh Pendidikan dan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan amanat Permendagri No 12 Tahun 2006, mereka sebagai warga lumajang merupakan masyarakat pemilih yang tergolong Menengah ke atas atau setidaknya pernah mengenyam pendidikan setingkat SMP/ SMA yang sangat penting untuk di bekali pengetahuan tentang Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur baik secara Normatif maupun Teknik.

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang yang akan di gelar pada tanggal 23 Juli 2008, terencana secara sehat baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya dan paska pelaksanaannya. Dalam rangka itu sangat penting partisipasi masyarakat dan pendidikan politik bagi masyarakat guna mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur maupaun Bupati dan wakil bupati Lumajang. Hal itu adalah niscaya dan harus dengan memberikan pendidikan politik pada masyarakat melalui Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan harapan mereka mendapatkan pemahaman secara utuh tentang Pelaksanaan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus Bupati dan Wakil Bupati karna Pelaksanaan nya yang berbarengan di hari dan tanggal yang sama. Dengan harapan Pionir masyarakat inilah menjadi salah satu kunci suksesnya Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang tahun 2008.

Untuk itu,agenda itu kita manifestasikan dalam kegiatan “Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008” dengan Tema : Sosialisasi Pilkada Sebagai sebuah Upaya Pemberdayaan dan Pendidikan Politik Yang Baik Kepada Rakyat.

B.. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama “Sosialisasi Pemilu Gebernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008”.

C. PELAKSANA

Adapun pelaksana kegiatan ini adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2006 dan SK Bupati Lumajang No : 188.45/147/427.12/2008, Yang Terselenggara dengan Kerjasama dengan KPUD Kabupaten Lumajang.

D. TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) ini mempunyai beberapa tujuan:

§ Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.

§ Penanaman nilai –nilai demokrasi.

§ Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan mekanisme pilkada

§ Bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai landasan-landasan normative dan hukum positif yang mengatur mengenai pilkada ini.

D. NARA SUMBER

Secara substansial agar tercapai target dari sosialisai dari berbagai perspektik tentang seputar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur maka untuk itu kami menghadirkan pembicara:

1. Ketua KPUD Kabupaten Lumajang (Menjelaskan Perangkat Aturan dan Teknik Pilkada)

2. Kepala Kesbang Pol Kabupaten Lumajang (Pemetaan situasi Politik Di Daerah)

3. Kapolres Kabupaten Lumajang (Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Di Daerah).

E. SASARAN KEGIATAN

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Pengurus FKDM Kecamatan Se Kabupaten Lumajang, dengan perincian :

21 Kecamatan Se Lumajang Mengutus 5 Orang Peserta = 105 Orang.

30 orang Pengurus FKDM Kabupaten Lumajang = 30 0rang

Jadi Jumlah Peserta Keseluruhan = 135 orang

F.. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 5 Juli 2008

Tempat : Hotel Lumajang

Jam : 8.30 s.d selesai

H. PENDANAAN

Sumber pendanaan ini berasal dari: KPUD Kabupaten Lumajang Div. Sosialisasi dengan rincian Anggaran sosialisasi Pilkada Sebagai berikut :

No

Uraian

Satuan

Volume

Biaya Satuan

Jumlah

1

Honorarium

- Nara sumber

- Panitia

3 Orang

6 panitia

1 Keg

1 keg

Rp 500.000

Rp 150.000

Rp 2.400.000

Rp 1.500.000

Rp 900.000

2

Belanja Operasional

- ATK Panitia

- Sewa Gedung

- ATK Peserta

- Konsumsi

- Sewa Kursi

- Sewa Meja

- SewaSoundsistem

- Spanduk

- Background

10 orang

1 Hari

135 orang

135 orang

135 orang

6 buah

1 unit

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

Rp. 800.000

Rp 9.500

Rp 7.500

Rp 1.500

Rp 10.000

Rp 450.000

Rp 120.000

Rp 120.000

Rp 4.142.000

Rp 96.000

Rp 800.000

Rp 1.282.000

Rp 1.012.000

Rp 202.500

Rp 60.000

Rp 450.000

Rp 120.000

Rp 120.000

3

Jumlah

Rp 6.542.000

I. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai acuan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008. Dengan harapan Pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur Khususnya di Kabupaten Lumajang berjalan Sukses, Aman, Adil dan Bermartabat.


Wallahu al-muwafiq illa aqwamit tharieq

Lumajang 15 Juni 2008

Pengurus

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kabupaten Lumajang

Amirya Arva`i D.S SH Sukan SH

Ketua Umum Sekretaris Umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s