” Rekomendasi FKDM Pertama

F K D M

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

KABUPATEN LUMAJANG

Sekretariat: Jln Arif rahman hakim No I Telf /Fax (0334) 881586 Lumajang 67313

No : 001/ FKDM/ Kab. Lumajang/ 05.2008.

Lampiran : 1 Bendel

Hal : Rekomendasi

Kepada yang terhormat:

Bapak Drs H Ahmad Fauzi (Bupati Kabupaten Lumajang).

Di_

Tempat.

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Swt dalam menjalankan aktifitas sehari-hari amin.

Sehubungan dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen bagi masyarakat yang di bentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat, serta mempunyai tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomonikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Untuk itu kami pengurus FKDM Kabupaten Lumajang merasa perlu untuk memberikan Rekomendasi kepada Bapak Bupati sebagai acuan kebijakan dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan sejak dini di masyarakat di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Rekomendasi FKD Kabupaten Lumajang Meliputi Bidang Politik dan Bidang Ekonomi, yaitu :

1. Bidang Politik

· Tentang

I. Perangkat Aturan Hukum Tentang Pilkada

II. Sosialisasi Kurang Maksimal

III. Akurasi Data Pemilih

IV. Konflik Internal Partai

V. Pembentukan Panwas yang Terlambat.

  • Rekomendasi
  1. Perlunya satu persepsi dengan menghindari multi tafsir terhadap perangkat hukum yang berhubungan dengan PILBUP. Apabila terjadi permasalahan hukum agar di selesaikan secara cepat.
  2. Konflik internal Partai yang dapat menyulitkan semua Pihak terlebih lagi bilamana KPUD tidak tegas atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, apalagi harus berpihak “membela yang Bayar”. Dalam hal ini perlu adanya penekanan agar KPUD dengan Tegas Menolak Pasangan Calon yang di ajukan oleh partai yang berkonflik Ganda, dengan berpedoman kepada aturan yang telah di tetapkan.
  3. Pemerintah kabupaten apabila ingin Pilbup Aman maka netralitas PNS harus di tegakkan, berdasarkan SK Menpan dan surat Edaran tertanggal 2 mei 2005 No SE / 08.A/M.PAN/5/2005 tetang netralitas PNS dalam Pilkada harus di terapkan secara tegas, bagi PNS yang melanggar harus di beri sanksi secara tegas.
  4. Merintis terwujutnya suatu “Bangunan Komitmen” untuk menjadikan Pilbub Sehat yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam berdemokrasi.
  5. Perlunya segera di bangun Komitmen bersama dari infra dan supra stuktur politik di kabupaten lumajang untuk menjaga kondisi social politik agar tetap kondusi. Dan didukung oleh peningkatan pengamanan di lapangan dengan mengikutsertakan unsure TNI, Polri, Linmas, Satpol PP serta satgas Parpol.

2. Bidang Ekonomi

· Tentang :

I. Kebijakan Pemerintah tentang harga BBM

II. Kebijakan Pemerintah tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

III. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Daerah

· Rekomendasi :

I. Pemerintah segera melakukan pertemuan dengan pihak-pihak kunci untuk memberikan pengertian tentang kebijakan kenaikan BBM, serta langkah-langkah yang perlu ditempuh didaerah.

II. Secara terinci, Pemerintah mengupayakan agar :

1. Untuk usaha non Industri, Industri / Usaha Besar Menengah dan Rumah tangga, Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan diupayakan agar :

a. Ketersediaan bahan baku tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya

b. Harga bahan baku / utama kenaikannya terpantau

c. Memacu penguatan pasar serta gelar pameran dan display.

d. Melakukan pertemuan penyelesaian tarif angkutan

e. Menyikapi persediaan pupuk yang tidak cukup untuk kebutuhan petani, dengan indikasi hilangnya peredaran pupuk di pasaran.

2. Untuk Karyawan, pekerja, buruh, dan pekerja musiman diupayakan agar :

a. Tidak terjadi PHK

b. Menciptakan lapangan pekerjaan padat karya atau semacamnya.

c. Melakukan pertemuan tripartit dalam rangka penyesuaian UMK.

3. Untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesehatan, diupayakan agar :

a. Membatasi penggunaan sarana-sarana yang memacu biaya tinggi

b. Tidak menaikkan nilai nominal sumbangan dari masyarakat

c. Memberikan motivasi pemacu semangat kerja

4. Untuk Masyarakat berpenghasilan rendah / miskin, diupayakan agar :

a. Pemerintah secara kontinyu dan berkesinambungan menyediakan lapangan kerja sistem padat karya

b. Up dating data masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin

c. Pemberian stimulan berupa BLT Plus dari APBD Kabupaten Lumajang yang dilakukan dengan tertib dan tanpa potongan

  1. Untuk Kebijakan Pembangunan Daerah agar:
    1. Pembangunan infrastuktur terbuka
    2. Pembangunan manusia perlu ada pola baru yang lebih sesuai
    3. Pelayanan aparat di tingkatkan.

Demikian uraian Pokok bahasan dan Rekomendasi berdasar dari kesepakatan bersama dari Rapat Pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Lumajang, dengan harapan Rekomendasi ini agar supaya menjadi acuan bagi Bupati dalam bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat sesuai amanat Permendagri No 12 Tahun 2006. atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Lumajang, 3 Juni 2008

Pengurus

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kabupaten Lumajang

Amirya Arva`i D.S.SH Sukan SH

Ketua Umum                                                                              Sekretaris Umum

Tembusan : Kepala Kesbangpol kab. Lumajang.

: Arsip

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s