” Peran FKDM dalam Mengawal PILKADA Sehat

Peran FKDM dalam Mengawal PILKADA Sehat dan Lumajang Yang Kondusif

Oleh : Sukan SH (Sekretaris FKDM Kabupaten Lumajang)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang di sebut dengan FKDM, di bentuk berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dimana di bentuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah yang bersifat konsultatif. (Permendagri, 12/2006 (8)).

Dalam hal ini, FKDM di bentuk melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari ormas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adapt, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Di tingkat provinsi penyelenggara FKDM menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang di fasilitasi dan di bina oleh pemerintah provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten / kota difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten dan kota , bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa sesuai dg tingkatannya di bina oleh pemerintah kecamatan dan desa pula.

FKDM yang di bentuk berdasarkan Permendagri No 12 tahun 2006, Mempunyai tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomonikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan , gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; di samping itu juga mempunyai tugas memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur (untuk tingkat provinsi), Walikota/Bupati (untung tingkat Kota/Kabupaten), Camat (untuk tingkat Kecamatan), Lurah/Kepala Desa (untuk tingkat Kelurahan/Desa) mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini masyarakat. Adapun Pendanaan bagi penyelenggaraan FKDM ini di Provinsi didanai dan atas beban APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota di bebankan Pada APBD Kabupaten/ Kota .

FKDM ini di bentuk sebagai salah satu instrumen dalam memelihara kerukunan nasional, sebagai mana yang telah di katakan oleh mentri dalam negri Moh Ma`ruf (waktu itu) pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Selain itu, telah dikeluarkan juga Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dan Permendagri No.34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di daerah. “Semuanya itu sebagai instrumen dalam pemeliharaan kerukunan nasional,” Paparnya.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lumajang dan Pemetaan Konflik dalam Pilkada.

FKDM Kabupaten Lumajang telah di bentuk yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Telah di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No 188.45/147/427.12/2008 dengan komposisi kepengurusan Ketua Umum Amirya Arva`I D.S SH dengan Sekretaris Umum Drs Muhammad Munir, Ketua Bidang Politik Yhoman Harhari dan Ketua Bidang Ekonomi Totok Haryanto dengan Sekretaris I Sukan SH, Ketua Bidang Sosial Budaya Alfan Mahsus dan Ketua Kamtibmas Bambang Sarwono dengan Sekretaris II Drs Fauzan Muttaqien, Bendahara Sri Sumarliani.

Dilumajang seluruh pengurus FKDM telah terbentuk mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. FKDM ini terbentuk untuk mengantisipasi sejak dini bencana di masyarakat, baik bencana akibat alam maupun akibat ulah manusia. Yang paling mendasar dan mendesak saat ini adalah tuntutan peran FKDM dalam mengawal agenda reformasi untuk menyelesaikan proses transisi demokrasi di Indonesia, yaitu Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati, FKDM harus mampu mengantisipasi sejak dini segala kemungkinan akan terjadinya Bencana/ Konflik di masyarakat dalam Pilkada ini, mengapa demikian karna tingkat potensi konflik dalam pilkada sangat tinggi sekali, akibat beberapa hal;

· Pelaksanaa Pilkada Gebernur/Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati yang bersamaan.

· Di Jawatimur termasuk Lumajang melaksanakan Gebernur/Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati baru yang pertama kali.

· Dengan cos politik yang mahal, bagi calon bupati/wakil bupati yang tidak siap kalah dalam berkompetisi sehingga memaksa keadaan tidak sehat lagi.

Yang tidak kalah penting dari hal di atas, Hadi Soesastro secara singkat menekankan pentingnya melihat proses Pilkada sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia, dalam kajian konflik Pilkada setidaknya ada 3 hal yang juga harus di antisipasi sejak dini melalui FKDM ini, antara lain;

  1. Waktu pendaftaran calon diganggu oleh masalah konflik internal partai.
  2. Fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi ataupun tidak memenangkan pilkada.
  3. Tidak profesionalnya KPUD yang berdampak pada proses Pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih.

Selain itu, Dalam risert di setiap pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

1.Moneypolitik Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.

2.Intimidasi Intimidasi ini juga sangat bahaya. Rakyat kecil di takut-takuti sehingga kehidupannya tidak akan aman jika tidak memilih calon tertentu, Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.

3.Pendahuluan start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4. Kampanye negative

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

Setelah kita petakan dari hal yang paling mendasar dan fakta telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari , bagaimana dengan Lumajang Kita?????

TAWARAN DAN PENDAPAT

Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat karena ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul karena pemilu antara lain :

  1. Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.
  2. Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.
  3. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
  4. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik. (Reflektif)

Di tulis oleh Sukan SH, Karya Ilmiyah ini di sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi FKDM Kabupaten dengan FKDM Kecamatan dan Desa se Kabupaten Lumajang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s